7:17 AM
konslet
Hak bersuara tentang masalah terorisme selama ini hanya pada Polri, pendapat masyarakat dan publik sering tak digubris
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia, Saharuddin Daming, sangat menyayangkan pernyataan yang dinilai terlalu dini dari Mabes Polri yang menyebutkan bahwa Pimpinan Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Abu Bakar Ba'asyir terlibat dalam kasus perampokan di Bank CIMB Niaga.
Daming menyebut pernyataan tersebut adalah kesimpulan yang prematur dan tidak mengindahkan praduga tak bersalah.
"Saya sungguh-sungguh menyesalkan pernyataan tersebut. Ini isu murahan. Polri hanya menjadikan Densus 88 sebagai alat prestasi saja sebetulnya," kata Saharuddin Daming yang dihubungi Hidayatullah.com, Rabu (22/09).
Alat prestasi tersebut, jelas Daming, tampak dengan adanya upaya Polri melakukan skenario untuk memperlihatkan kepada publik bahwa mereka bekerja.
Apalagi, menurutnya, yang punya hak bersuara mutlak selama ini tentang masalah terorisme hanya pada Polri, sedangkan pendapat masyarakat atau publik tak digubris.
Pada realitanya, menghadapi kelompok yang kerap dilekatkan dengan gerakan teroris dengan cara konvensional ini, menurut Daming, tidak akan memunculkan kehebohan yang luar biasa.
"Maka dipakailah Densus 88 dengan isu terorisme. Mereka boleh membunuh siapa saja yang mereka anggap bisa dibunuh," katanya.
Besarnya perhatian pemerintah kepada Densus 88, lembaga negara spesial ini pun mendapatkan anggaran dana sebesar Rp 2,1 trilyun pada tahun 2009. Kata Daming, dana tersebut sangat besar ketimbang nominal yang diterima lembaga negara yang lain.
"Agar 2,1 trilyun itu dianggap pas, maka diciptakanlah isu terorisme sebab ini dianggap sebagai agenda besar. Maka besar kemungkinan sikap arogansi di Bandara Polonia kemarin, merupakan refleksi besarnya perhatian negara terhadap Densus. Mereka tidak lagi mengindahkan prosedur dan aturan yang ada," imbuh Daming.
Saharuddin menilai, serangan belasan orang tak dikenal ke Markas Polsek Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumut, pada dinihari tadi (22/09), boleh jadi merupakan indikasi bahwa gerakan kelompok bersenjata telah mengalihkan target mereka ke polisi.
Menurut Saharuddin, jika selama ini kelompok yang selama ini kerap dilekatkan dengan jaringan teroris hanya memusatkan serangkaian agenda mereka kepada simbol-simbol asing, namun kini sudah juga sudah mengarah ke Polri.
"Dari kelompoknya selalu ada yang ditembak mati. Ini kemudian yang akan meningkatkan resistensi kelompok ini," tutur Daming. [ain/hidayatullah.com]
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia, Saharuddin Daming, sangat menyayangkan pernyataan yang dinilai terlalu dini dari Mabes Polri yang menyebutkan bahwa Pimpinan Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Abu Bakar Ba'asyir terlibat dalam kasus perampokan di Bank CIMB Niaga.Daming menyebut pernyataan tersebut adalah kesimpulan yang prematur dan tidak mengindahkan praduga tak bersalah.
"Saya sungguh-sungguh menyesalkan pernyataan tersebut. Ini isu murahan. Polri hanya menjadikan Densus 88 sebagai alat prestasi saja sebetulnya," kata Saharuddin Daming yang dihubungi Hidayatullah.com, Rabu (22/09).
Alat prestasi tersebut, jelas Daming, tampak dengan adanya upaya Polri melakukan skenario untuk memperlihatkan kepada publik bahwa mereka bekerja.
Apalagi, menurutnya, yang punya hak bersuara mutlak selama ini tentang masalah terorisme hanya pada Polri, sedangkan pendapat masyarakat atau publik tak digubris.
Pada realitanya, menghadapi kelompok yang kerap dilekatkan dengan gerakan teroris dengan cara konvensional ini, menurut Daming, tidak akan memunculkan kehebohan yang luar biasa.
"Maka dipakailah Densus 88 dengan isu terorisme. Mereka boleh membunuh siapa saja yang mereka anggap bisa dibunuh," katanya.
Besarnya perhatian pemerintah kepada Densus 88, lembaga negara spesial ini pun mendapatkan anggaran dana sebesar Rp 2,1 trilyun pada tahun 2009. Kata Daming, dana tersebut sangat besar ketimbang nominal yang diterima lembaga negara yang lain.
"Agar 2,1 trilyun itu dianggap pas, maka diciptakanlah isu terorisme sebab ini dianggap sebagai agenda besar. Maka besar kemungkinan sikap arogansi di Bandara Polonia kemarin, merupakan refleksi besarnya perhatian negara terhadap Densus. Mereka tidak lagi mengindahkan prosedur dan aturan yang ada," imbuh Daming.
Saharuddin menilai, serangan belasan orang tak dikenal ke Markas Polsek Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumut, pada dinihari tadi (22/09), boleh jadi merupakan indikasi bahwa gerakan kelompok bersenjata telah mengalihkan target mereka ke polisi.
Menurut Saharuddin, jika selama ini kelompok yang selama ini kerap dilekatkan dengan jaringan teroris hanya memusatkan serangkaian agenda mereka kepada simbol-simbol asing, namun kini sudah juga sudah mengarah ke Polri.
"Dari kelompoknya selalu ada yang ditembak mati. Ini kemudian yang akan meningkatkan resistensi kelompok ini," tutur Daming. [ain/hidayatullah.com]
Free Template Blogger collection template Hot Deals BERITA_wongANteng SEO theproperty-developer
0 komentar:
Posting Komentar